Kalurahan BANGUNHARJO

Sosialisasi dan Publikasi Standar Pelayanan Kalurahan Bangunharjo

Oleh : Sarif Jabroni Dan Anto

     (Bangunharjo, 25/09) - Rabu malam, 24 September 2025, bertempat di Pendopo Kalurahan Bangunharjo yang dipenuhi oleh segenap elemen masyarakat dalam acara Sosialisasi dan Publikasi Standar Pelayanan Kalurahan Bangunharjo. Acara yang dimulai pukul 19.30 WIB ini berlangsung khidmat sekaligus interaktif, menandai komitmen pemerintah kalurahan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

     Hadir dalam kesempatan ini Lurah Bangunharjo, Nurhidayat, S.Ag., M.S.I. beserta seluruh pamong kalurahan yang didampingi Dharma Wanita Persatuan Bangunharjo. Hadir pula anggota Bamuskal, para ketua lembaga kalurahan, paguyuban ketua RT, Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sewon Utara, Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Bangunharjo, Karang Taruna, Forum Anak, Paguyuban Kaum Rois, serta tokoh masyarakat yang mewarnai jalannya acara. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa sosialisasi standar pelayanan bukan hanya menjadi urusan internal pemerintah kalurahan, melainkan menjadi agenda bersama seluruh lapisan masyarakat Bangunharjo.

     Dalam sambutannya, Lurah Bangunharjo, Nurhidayat S.Ag M.S.I menyampaikan bahwa standar pelayanan merupakan wujud komitmen pemerintah kalurahan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada warga.

  "Kami ingin pelayanan di Kalurahan Bangunharjo tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga transparan dan akuntabel. Standar pelayanan ini menjadi pedoman agar setiap warga yang datang ke balai kalurahan mendapatkan kepastian: kepastian prosedur, kepastian waktu, kepastian biaya, serta kepastian hasil. Harapan kami, standar pelayanan ini dapat dijalankan bersama, diawasi bersama, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangunharjo,” ujar Nurhidayat.

Setelah sambutan, hadirin disuguhkan dengan penayangan video Pelayanan Terpadu Kalurahan Bangunharjo. Video ini menampilkan berbagai inovasi dan layanan administrasi yang sudah tersedia di balai kalurahan, mulai dari pelayanan surat menyurat, kependudukan, pertanahan, hingga layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga sehari-hari.

     Materi utama disampaikan oleh Kusnanto, S.Si., M.I.P, analis kebijakan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang hadir sebagai narasumber. Dalam paparannya, Kusnanto menjelaskan bahwa standar pelayanan publik merupakan amanat regulasi yang harus dijalankan oleh pemerintah desa maupun kalurahan. Ia memaparkan secara rinci mengenai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan diberlakukan di Kalurahan Bangunharjo. Penjelasan ini mencakup aspek jenis layanan, persyaratan, mekanisme pelayanan, waktu penyelesaian, biaya, hingga hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan.

     Sesi diskusi yang dipandu oleh Kamituwo Rahmadi, S.T. berlangsung interaktif. Berbagai peserta yang hadir antusias menyampaikan pertanyaan, tanggapan, serta masukan terkait pelayanan di kalurahan. Beberapa tokoh masyarakat menyoroti pentingnya peningkatan kecepatan pelayanan, keterbukaan informasi, serta penyediaan sarana pengaduan yang mudah diakses oleh warga.

     Rencana penandatanganan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Kalurahan Bangunharjo yang semula diagendakan pada acara tersebut akhirnya ditunda untuk waktu berikutnya. Penundaan ini dimaksudkan agar proses persiapan lebih matang, sekaligus memberikan ruang bagi penyempurnaan dokumen sesuai dengan masukan dari masyarakat.

     Acara ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah diiringi harapan besar agar standar pelayanan yang telah dipublikasikan dapat segera diimplementasikan secara nyata. Kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan ini membuktikan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya bisa terwujud melalui sinergi antara pemerintah kalurahan dan warga.

     Dengan adanya sosialisasi ini, Kalurahan Bangunharjo menegaskan diri sebagai salah satu pelopor pelayanan publik di tingkat kalurahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan warga.[]