Kalurahan BANGUNHARJO

Dari Jaring Aspirasi hingga Muskal, RKP Bangunharjo 2027 Akhirnya Telah Sah Ditetapkan RKP, Pagu Anggaran 2027 Senilai Rp7 Miliar

Oleh : Sarif Jabroni Dan Anto

      (Bangunharjo, 30/09) - Setelah melalui rangkaian proses perencanaan yang cukup panjang, mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat, Musrenbangkal, hingga public hearing, Pemerintah Kalurahan Bangunharjo bersama Bamuskal dan unsur masyarakat akhirnya menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2027.

      Penetapan tersebut dilakukan melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang berlangsung pada Selasa malam, 29 September 2026, bertempat di Pendopo Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.

      Muskal menjadi tahapan penting dalam rangka memfinalisasi berbagai rencana program dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Bangunharjo untuk tahun 2027. Rangkaian penyusunan RKP Kalurahan sebelumnya telah melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat, Pramusrenbangkal, Musrenbangkal, serta public hearing yang dilaksanakan pada 24 September 2026.

      Dalam Muskal tersebut, rancangan RKP Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2027 ditetapkan dengan total rencana anggaran sekitar Rp7 miliar.

      Kegiatan dihadiri Lurah Bangunharjo Nurhidayat, S.Ag., M.S.I., beserta jajaran kepala urusan dan kepala seksi Pemerintah Kalurahan Bangunharjo. Hadir pula perwakilan Panewu Sewon Baron Nurcahyo, A.Md., Herdiyanto dari DPMK Kabupaten Bantul, Agus DP dari Tim Ahli P3MD Bantul, para pendamping desa, serta unsur Forkopimkap Sewon, termasuk Danramil dan Kapolsek Sewon.

      Selain itu, Muskal juga dihadiri perwakilan KUA Sewon, Puskesmas Sewon II, seluruh anggota Bamuskal Bangunharjo, Bumkal Bangkit Karya Bangunharjo, ketua-ketua lembaga kalurahan, Karang Taruna, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Forum Anak, seluruh pamong dan staf kalurahan, ketua Pokgiat, ketua paguyuban ketua RT dan ketua-ketua kelembagaan masyarakat, tokoh masyarakat dari seluruh 17 padukuhan di Bangunharjo, tim media, serta unsur terkait lainnya.

      Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RKP Kalurahan tidak hanya menjadi agenda Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, tetapi juga melibatkan berbagai elemen yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, keamanan, kesehatan, kebencanaan, kepemudaan, hingga kegiatan kemasyarakatan.

      Dalam pembahasan sebelumnya, perhatian juga diberikan terhadap kondisi fiskal dan kebutuhan efisiensi anggaran. Pada public hearing 24 September 2026, Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat membahas prioritas program serta upaya meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

      Pandangan resmi Bamuskal terhadap RKP Kalurahan 2027 juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam penyusunan anggaran. Bamuskal mencatat bahwa pagu anggaran tahun 2026 sebesar sekitar Rp5,5 miliar, sementara rancangan RKP Kalurahan 2027 mencapai sekitar Rp7 miliar. Karena besaran anggaran tahun 2027 masih dapat mengalami perubahan, efisiensi, penentuan skala prioritas, serta penyesuaian dengan kebijakan pemerintah di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program.

      Bamuskal juga mendorong peningkatan kemandirian penganggaran melalui optimalisasi Pendapatan Asli Kalurahan. Pengelolaan aset kalurahan, pemanfaatan produk unggulan, serta penguatan lembaga perekonomian kalurahan menjadi bagian dari perhatian agar potensi ekonomi yang dimiliki Bangunharjo dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan kalurahan.

      Selain sektor ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan dan keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari masukan Bamuskal. Optimalisasi sistem informasi kalurahan, pengembangan website, dokumentasi sejarah dan profil kalurahan, serta publikasi kegiatan melalui berita, foto dan video dipandang penting sebagai bagian dari transparansi dan dokumentasi pembangunan.

      Dalam pandangan tersebut, Bamuskal juga meminta agar sejumlah kebutuhan anggaran yang masih memerlukan penjelasan lebih rinci dapat diperbaiki, termasuk perbedaan harga satuan dalam RAB untuk beberapa kegiatan seperti pengadaan CCTV. Rincian dan kesesuaian harga satuan menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dan penganggaran.

      Di bidang ekonomi masyarakat, sinergi antarlembaga perekonomian yang berada di Kalurahan Bangunharjo juga menjadi perhatian. Lembaga seperti Desa Prima, KDMP dan Bumkal diharapkan dapat terus dioptimalkan dan dibangun sinerginya sehingga mampu mendukung penguatan ekonomi masyarakat serta kemandirian kalurahan.

      Setelah melalui pembahasan dan berbagai masukan dari peserta, RKP Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2027 akhirnya ditetapkan melalui Muskal.

      Penetapan ini menjadi pijakan bagi Pemerintah Kalurahan Bangunharjo dalam menyusun dan melaksanakan program kerja tahun 2027. Dengan nilai rencana anggaran sekitar Rp7 miliar, pelaksanaan RKP nantinya tetap perlu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan, ketentuan penganggaran yang berlaku, serta kebijakan pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi.

      Muskal sekaligus menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang menempatkan masyarakat dan berbagai unsur kelembagaan kalurahan sebagai bagian dari proses pembahasan. Mekanisme tersebut memungkinkan berbagai aspirasi yang telah dihimpun dari tingkat padukuhan dan masyarakat dibawa ke dalam pembahasan perencanaan kalurahan.

      Bagi Bangunharjo, penetapan RKP Kalurahan 2027 bukan sekadar menyelesaikan dokumen perencanaan tahunan. Lebih dari itu, dokumen tersebut menjadi acuan bersama dalam menentukan arah kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan kepada warga selama tahun anggaran 2027.

      Dengan selesainya tahapan Muskal, Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal dan seluruh unsur terkait selanjutnya memiliki tanggung jawab untuk mengawal agar rencana yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

      Secara regulatif, Musyawarah Kalurahan memang menjadi forum untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RKP Kalurahan, dengan hasilnya dituangkan dalam berita acara dan dokumen RKP.

      Dengan demikian, penetapan RKP Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2027 pada Selasa malam tersebut menjadi titik akhir dari rangkaian penyusunan sekaligus awal dari tahapan pelaksanaan program pembangunan Bangunharjo pada tahun mendatang.

      Muskal ditutup dengan penetapan dan penandatanganan berita acara RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2027, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bersama bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, lembaga kemasyarakatan, serta seluruh unsur masyarakat dalam mengawal pembangunan Bangunharjo sepanjang tahun 2027.[]