Kalurahan BANGUNHARJO

Menyikapi Efisiensi Anggaran Dana Desa, Public Hearing RKP Bangunharjo 2027 Soroti Prioritas Program dan PAD

Oleh : Sarif Jabroni Dan Anto

      (Bangunharjo, 25/09) - Pemerintah Kalurahan Bangunharjo bersama Bamuskal dan unsur masyarakat menggelar Public Hearing Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Tahun Anggaran 2027, Kamis (24/9/2026), bertempat di Ruang Rapat Kalurahan Bangunharjo.

      Public hearing ini menjadi tahapan penting sebelum Musyawarah Kalurahan (Muskal) untuk finalisasi RKP 2027. Sebelumnya, proses penyusunan RKP telah melalui Pramusrenbangkal dan Musrenbangkal.

      Public hearing ini menjadi ruang bersama bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat untuk menyampaikan gagasan, evaluasi, serta berbagai masukan, khususnya dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran dana desa yang turut berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan kalurahan.

      Lurah Bangunharjo, Nurhidayat, S.Ag., M.S.I., menyampaikan bahwa dalam kondisi anggaran yang perlu dikelola secara efisien, partisipasi masyarakat menjadi semakin penting. Berbagai potensi yang dimiliki Kalurahan Bangunharjo perlu terus digali dan dikembangkan agar pembangunan tetap berjalan serta mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

      Menurutnya, perencanaan pembangunan juga perlu diarahkan pada kegiatan yang memiliki manfaat nyata sekaligus dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan (PAD).

      Dalam sesi tanggapan, Bamuskal Bangunharjo menyampaikan sejumlah masukan strategis. Salah satunya adalah perlunya menampilkan profil dan sejarah Kalurahan Bangunharjo melalui website resmi kalurahan.

      Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkenalkan identitas, potensi, dan perjalanan sejarah Bangunharjo kepada masyarakat luas. Website kalurahan juga diharapkan dapat menjadi media informasi sekaligus dokumentasi berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

      Bamuskal juga mendorong agar setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kaur dan kasi selalu terkoordinasi dengan tim media. Dengan demikian, berbagai kegiatan dapat terdokumentasi dan dipublikasikan melalui media sosial maupun website kalurahan secara informatif, transparan, dan berkelanjutan.

      Sementara itu, Carik Bangunharjo sekaligus Ketua Tim RKP, Eko Prasetiyo, S.H., menjelaskan bahwa dalam kondisi anggaran yang semakin membutuhkan efisiensi, setiap kegiatan harus memiliki dasar perencanaan dan dokumentasi yang jelas.

      Ia menegaskan bahwa tidak semua kegiatan yang tercantum dalam RKP harus dilaksanakan sekaligus. Pelaksanaannya tetap mempertimbangkan prioritas, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan anggaran.

      Namun, setiap kegiatan yang akan dianggarkan harus memiliki dasar atau “rumah” dalam dokumen perencanaan.

“RKP itu tidak harus jalan semua, tetapi kalau tidak ada rumahnya atau foldernya, maka tidak akan masuk anggaran,” — jelas Eko Prasetiyo.

      Pembahasan tersebut menjadi semakin relevan dalam menyikapi efisiensi anggaran dana desa. Program yang kurang prioritas perlu dievaluasi sehingga anggaran yang tersedia dapat difokuskan pada kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

      Selain efisiensi, peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) juga menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan RKP 2027. Salah satu sektor yang diharapkan dapat dioptimalkan adalah Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal).

      Bumkal diharapkan mampu dikelola secara lebih profesional, inovatif, dan menyesuaikan dengan potensi lokal. Optimalisasi Bumkal diharapkan dapat membuka peluang usaha, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan kalurahan.

      Dalam forum tersebut juga muncul usulan agar kegiatan-kegiatan yang dinilai kurang penting dapat dievaluasi, disederhanakan, atau apabila diperlukan dihapus dari rencana. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya menyesuaikan perencanaan dengan kondisi kemampuan anggaran.

      Sementara itu, Baron Nucahyo, A.Md., selaku Pengganti Pelaksana Tugas Kapanewon Sewon, mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang saling mengawasi, saling mengisi, dan saling membantu. Kerja sama antarpamong, lembaga kalurahan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang semakin optimal.

      Pertemuan public hearing ini dihadiri unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPM Kal, TP PKK, Karang Taruna, TPK, Bumkal, KDMP, pendamping kalurahan, Paguyuban Dukuh, Paguyuban RT, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Tim RKP, staf, tim media, serta unsur lainnya. Berdasarkan daftar undangan, tercatat sebanyak 40 peserta.

      Public hearing ini menghasilkan sejumlah catatan sebagai bahan penyempurnaan RKP Kalurahan Bangunharjo Tahun 2027, terutama terkait efisiensi anggaran, penentuan skala prioritas, transparansi informasi, optimalisasi Bumkal, peningkatan PAD, serta pengembangan potensi kalurahan.

      Seluruh masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam tahapan menuju Muskal untuk finalisasi RKP Kalurahan Tahun 2027.

      Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dana desa, perencanaan pembangunan tidak hanya dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dasar perencanaan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.[]