Kalurahan BANGUNHARJO

eMusrenbangkal Bangunharjo Mantapkan RKP Kal 2027 di Tengah Efisiensi Anggaran Pusat

Oleh : Sarif Jabroni Dan Anto

      (Bangunharjo, 19/09) - Pemerintah Kalurahan Bangunharjo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun Anggaran 2027.

      Forum tersebut menjadi sarana utama untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekaligus menyesuaikan kemampuan anggaran kalurahan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

      Musrenbangkal telahpun dilaksanakan pada Jumat, 18 September 2026, pukul 20.00 WIB, bertempat di Pendopo Kalurahan Bangunharjo. Kegiatan dihadiri Lurah Bangunharjo Nurhidayat, S.Ag., M.S.I., beserta jajaran kepala urusan dan kepala seksi Kalurahan Bangunharjo.

      Turut hadir Plt. Panewu Sewon Kusmardiono, S.Sos., M.Acc., Wijayana, S.IP., Kabid Pemerintahan Kalurahan DPMK Kabupaten Bantul, Dwi Hendriyanto, S.T., Tenaga Ahli Kabupaten Bantul, Danramil dan Kapolsek Sewon, KUA Sewon, Puskesmas Sewon II, serta berbagai unsur terkait lainnya.

Forum tersebut juga diikuti seluruh anggota Bamuskal Bangunharjo, Bumkal Bangkit Karya Bangunharjo, ketua-ketua lembaga kalurahan, Karang Taruna, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Forum Anak, seluruh pamong dan staf kalurahan, serta tim media.

      Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam Musrenbangkal. Tiga tokoh masyarakat dari masing-masing 17 padukuhan di Bangunharjo turut hadir sebagai representasi masyarakat di wilayahnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan, kebutuhan, sekaligus potensi yang dimiliki Kalurahan Bangunharjo.

      Dalam forum tersebut, kondisi fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu perhatian utama. Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat memberikan dampak hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah. Karena itu, Pemerintah Kalurahan Bangunharjo dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas pembangunan agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

      Lurah Bangunharjo Nurhidayat menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran harus disikapi dengan perencanaan yang semakin matang. Setiap program yang direncanakan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat memberikan hasil yang terukur.

“Dengan adanya efisiensi anggaran yang dampaknya sampai ke tingkat kalurahan, kita harus semakin pandai menyesuaikan arah pembangunan. Anggaran yang terbatas harus benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat,” — Ujar Nurhidayat.

      Menurutnya, Musrenbangkal tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses menyusun daftar kegiatan, tetapi harus menjadi ruang untuk menyepakati persoalan mana yang harus mendapatkan perhatian terlebih dahulu.

“Kita berharap Musrenbangkal ini bisa menentukan tepat permasalahan, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat hasil. Jadi apa yang kita rencanakan benar-benar sesuai dengan permasalahan yang ada, sasarannya jelas, anggarannya rasional dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” — Lanjutnya.

Beberapa sektor krusial menjadi perhatian dalam penyusunan RKP Kal Tahun Anggaran 2027. Di antaranya persoalan pertanahan, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pencegahan stunting, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

      Sektor pertanahan perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan kebutuhan administrasi dan kepastian masyarakat. Sementara pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, cepat dan sesuai kebutuhan.

      Di bidang kesehatan, pencegahan stunting tetap menjadi salah satu agenda penting pembangunan. Upaya tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah kalurahan, Puskesmas Sewon II, kader, keluarga dan seluruh unsur masyarakat. Demikian pula dengan sektor kesejahteraan, yang membutuhkan program tepat sasaran dan mampu memperkuat kemandirian masyarakat.

      Musrenbangkal juga memperkuat semangat kolaborasi dalam pembangunan Bangunharjo. Pemerintah kalurahan tidak dapat bekerja sendiri. Bamuskal, lembaga kalurahan, Bumkal, organisasi kepemudaan, FPRB, Forum Anak, tokoh masyarakat, serta instansi terkait memiliki peran masing-masing dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.

      Melalui pembahasan dan penyaringan usulan dalam forum tersebut, Pemerintah Kalurahan Bangunharjo bersama seluruh peserta musyawarah berupaya menyusun prioritas pembangunan yang realistis, terukur dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran.

      Hasil Musrenbangkal selanjutnya menjadi salah satu bahan dalam penyusunan RKP Kal Bangunharjo Tahun Anggaran 2027. Dengan perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kalurahan Bangunharjo berharap keterbatasan anggaran tetap dapat dikelola secara optimal sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

      Musrenbangkal menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang direncanakan benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling penting, memiliki manfaat nyata, serta mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di 17 padukuhan Kalurahan Bangunharjo.[]