Kalurahan BANGUNHARJO

Pembinaan Desa Sadar HAM: Wujudkan Layanan Publik yang Inklusif, Berkeadilan, dan Non-Diskriminatif

Oleh : Sarif Jabroni Dan Anto

      (Bangunharjo, 15/07) - Rabu, 15 Juli 2026 pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kalurahan Bangunharjo, kementerian HAM DIY, bekerjasama dengan Pemerintah Kalurahan Bangunharjo telahpun menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Desa Sadar HAM yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 20 peserta yang didominasi oleh pamong dan staf Kalurahan Bangunharjo sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman serta implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

      Kegiatan ini memiliki arti yang sangat strategis. Kalurahan Bangunharjo menjadi salah satu dari delapan kalurahan/desa terpilih, terdiri atas empat kalurahan dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan empat desa dari Jawa Tengah, yang dipersiapkan sebagai Desa Sadar HAM. Program ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mendukung pembentukan Kantor Wilayah Kementerian HAM Republik Indonesia yang akan membawahi wilayah DIY dan Jawa Tengah.

      Acara menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama, Lurah Bangunharjo, Nurhidayat, S.Ag., M.S.I., menyampaikan materi mengenai implementasi pemenuhan Hak Asasi Manusia di tingkat kalurahan. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa Pemerintah Kalurahan Bangunharjo selama ini telah mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam berbagai kebijakan, pelayanan administrasi, serta penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, dan tanpa diskriminasi.

      Sementara itu, narasumber kedua, Bapak Mustafa Beleng, S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah HAM Jawa Tengah, memberikan penguatan mengenai konsep Desa Sadar HAM sebagai fondasi terciptanya pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Beliau menekankan bahwa pemenuhan HAM bukan sekadar kewajiban negara, melainkan harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

      Melalui pembinaan ini, para peserta diajak memahami bahwa pelayanan publik yang berorientasi pada HAM harus mengedepankan prinsip inklusif, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hal-hal sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari pun merupakan bagian dari penghormatan terhadap HAM.

      Salah satu pesan yang mengemuka dalam kegiatan ini adalah bahwa budaya antre merupakan salah satu bentuk nyata menghormati Hak Asasi Manusia. Dengan membiasakan budaya antre, setiap orang memperoleh kesempatan dan hak yang sama untuk dilayani tanpa mendahului ataupun mengabaikan hak orang lain. Nilai sederhana tersebut mencerminkan sikap saling menghargai, tertib, dan berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

      Melalui kegiatan Pembinaan Desa Sadar HAM ini, diharapkan Kalurahan Bangunharjo semakin memperkuat komitmennya sebagai kalurahan yang memberikan pelayanan publik berbasis HAM, mewujudkan pemerintahan yang humanis, inklusif, serta senantiasa mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak seluruh warga masyarakat. Semangat ini menjadi langkah nyata menuju "Desa Berkeadilan, Warga Terlayani, HAM Terpenuhi." []